Model Batalyon Teritorial Pembangunan untuk Meningkatkan Resiliensi Keamanan Maritim Nasional

Abstract

Keamanan maritim Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat meningkatnya ancaman multidimensi, seperti Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing), penyelundupan lintas negara, perdagangan manusia, kejahatan siber maritim, serta dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Kondisi tersebut menuntut penguatan sistem pertahanan yang tidak hanya berorientasi pada operasi laut, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah pesisir sebagai garis depan keamanan maritim. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi eksisting keamanan maritim Indonesia, mengidentifikasi peran strategis Batalyon Teritorial Pembangunan, serta merumuskan model strategi pembentukannya dalam mendukung keamanan maritim nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta literatur ilmiah nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batalyon Teritorial Pembangunan memiliki peran strategis dalam memperkuat kehadiran negara di wilayah pesisir melalui pembinaan teritorial, deteksi dini, penguatan Maritime Domain Awareness, pemberdayaan masyarakat, dukungan logistik, dan sinergi antarlembaga. Keunikan penelitian ini terletak pada pengembangan model BTP–Maritime Shield 5M (Mapping, Monitoring, Mobilizing, Mitigating, dan Maritime Empowering) yang mengintegrasikan pertahanan wilayah, teknologi digital, sistem informasi maritim, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam satu kerangka keamanan maritim yang adaptif dan berkelanjutan. Model ini merupakan pendekatan konseptual baru yang memperluas fungsi Batalyon Teritorial Pembangunan tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan darat, tetapi juga sebagai force multiplier dalam membangun resiliensi keamanan maritim nasional melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan whole of government serta whole of nation.