Overlapping Maritime Claims Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat dalam Perspektif Hak Berdaulat Negara

Abstrak

Blok Ambalat merupakan salah satu wilayah maritim yang hingga saat ini masih menjadi objek overlapping maritime claims antara Indonesia dan Malaysia akibat belum tercapainya konsesi delimitasi batas maritim. Tumpang tindih klaim tersebut tidak hanya berimplikasi pada ketidakpastian hukum mengenai pelaksanaan hak berdaulat kedua negara, namun juga berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan maritim, pemanfaatan sumber daya alam, serta hubungan bilateral di wilayah. Dalam konteks hukum laut internasional, penyelesaian sengketa delimitasi batas maritim menjadi penting demi menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah eskalasi konflik di wilayah yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum overlapping maritime claims Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat serta mengkaji implementasi hak berdaulat kedua negara berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan metode penarikan garis batas maritim dan interpretasi terhadap ketentuan UNCLOS 1982 menjadi faktor utama yang melatarbelakangi tumpang tindih klaim di Blok Ambalat. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan hak berdaulat dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta berpotensi meningkatkan ketegangan keamanan maritim apabila tidak dikelola melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian overlapping maritime claims di Blok Ambalat memerlukan pendekatan delimitasi maritim yang berlandaskan prinsip-prinsip UNCLOS 1982, disertai penguatan diplomasi hukum dan kerja sama bilateral guna mewujudkan kepastian hukum serta stabilitas keamanan maritim di kawasan.