(untitled) (Journal Keamanan dan Keselamatan Maritim, 2026)
Pemanfaatan ruang laut di Kota Balikpapan semakin berkembang seiring meningkatnya beberapa aktivitas seperti Kepelabuhanan, industri migas, serta peran strategisnya sebagai simpul logistik bagi Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai instrumen pemanfaatan dan pengendalian tata Kelola ruang laut dalam perspektif keamanan maritim. Metode yang digunakan adalah dengan evaluatif deskriptif berbasis analisis spasial dengan mengintegrasikan data perizinan KKPRL tahun 2025, interpretasi citra satelit resolusi tinggi, serta hasil penilaian kepatuhan mengacu pada Kepdirjen PRL Nomor 77 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 38 KKPRL yang telah diterbitkan, 35 KKPRL masih aktif dan didominasi sektor kepelabuhanan dan utilitas bawah laut (Pipa/Kabel bawah laut). Selain itu, teridentifikasi 28 kegiatan pemanfaatan ruang laut eksisting tanpa KKPRL. Hasil Penilaian kepatuhan terhadap 12 KKPRL menunjukkan bahwa 16,7% tergolong Taat, sebagian besar (66,7%) Taat dengan Catatan, dan 16,7% Tidak Taat, sementara 23 KKPRL belum dinilai karena keterbatasan SDM dan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi KKPRL belum optimal, ditandai dengan masih adanya kegiatan tanpa izin, rendahnya tingkat kepatuhan, serta keterbatasan cakupan pengawasan. Dalam perspektif keamanan maritim, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan pelayaran, konflik pemanfaatan ruang, dan keberlanjutan lingkungan laut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan melalui verifikasi lapangan serta integrasi teknologi pemantauan berbasis GIS, citra satelit, drone, dan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung sistem pengendalian ruang laut yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.